Kongres Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan II Tahun 2014

Memperkokoh Format Pendidikan Nasional yang Berkepribadian dan Berlandaskan Pancasila di Era Global

Formulir Pendaftaran Kongres Pendidikan II

LATAR BELAKANG

Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan I tanggal 8 Mei 2012 di Yogyakarta menghasilkan beberapa rekomendasi yang berisi: (1) Pendidikan dan Pengajaran Nasional harus dilandasi jiwa Pancasila dan kebudayaan Indonesia karena tanpa kedua landasan itu pendidikan akan kehilangan arah. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional harus ditinjau kembali. (2) Untuk mengawal ideologi pendidikan nasional harus dibentuk Dewan Pendidikan Nasional, melengkapi Dewan Pendidikan yang sudah ada di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. (3) Sekolah-sekolah wajib mengembangkan bahasa Indonesia dan bahasa daerah menjadi bagian dari pembangunan karakter bangsa. Kecintaan kepada bahasa Indonesia dan daerah harus dimunculkan sejak usia dini melalui peningkatan minat baca yang didukung oleh tersedianya pustaka-pustaka dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang memuat kearifan lokal. (4) Peningkatan kualitas guru, dosen, dan tenaga kependidikan harus menjadi prioritas utama, sejak perekrutan, penempatan dan pengembangan. (5) Nilai-nilai budaya lokal harus diletakkan sebagai landasan kebijakan dan strategi pengembangan karakter bangsa. Perjumpaan antara budaya lokal dan budaya nasional dengan budaya global seharusnya dijadikan momentum untuk memicu munculnya sintesa baru budaya Indonesia. (6) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus berfungsi sebagai badan perjuangan kebudayaan pembentuk manusia berbudaya Indonesia dengan melibatkan semua institusi pendidikan dan lembaga-lembaga budaya sebagai tempat persemaian kebudayaan nasional. (7) Perlu rembug nasional tentang Strategi Kebudayaan Nasional yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam rangka pembangunan nasional berwawasan budaya.

Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan nasional nomor 22 tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 menyebutkan bahwa:

"Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program wajib belajar 9 tahun. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olahhati, olahpikir, olahrasa dan olahraga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan."

Atas dasar ini memperkuat tujuan dan dasar negara yang tertuang di Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD ’45) alinea ke-empat yang menyatakan bahwa “... untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatam yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Mengingat bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran dan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat dengan cara memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Berangkat dari prinsip-prinsip tersebut, maka pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penyamarataan pendidikan ini tentunya berdasarkan atas kesamaan hak setiap anak untuk bisa mendapat pendidikan yang setara dengan anak yang lain.

Sayangnya, belum semua anak-anak di Indonesia dapat merasakan Pendidikan, tidak salah jika muncul opini bahwa orang miskin dilarang sekolah, karena orientasi pendidikan rakyat tidak mencuat di dalam sistem pendidikan kita. Bahkan untuk program pemerintah wajib belajar 9 tahun pun belum dapat terealisasikan secara optimal. Meskipun pemerintah memiliki banyak program beasiswa khususnya untuk mereka yang tidak mampu secara ekonomi namun hanya terbatas bagi mereka yang memiliki kemampuan belajar dengan baik, tapi bagaimana dengan anak-anak yang miskin dan tidak pandai? Mereka seolah terlupakan dan dibiarkan tetap bodoh dan miskin. Selain itu, banyaknya kasus kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku menunjukkan bahwa kondisi ke-bhinnekaan bangsa dan negara kita menjadi hal utama dan penting untuk diberikan kepada peserta didik untuk menumbuhkan sikap saling menghargai dan toleransi.

Permasalahan yang muncul selain itu adalah telah terjadi jurang semakin tinggi antara kebebalan sistem pendidikan dan kepekaan masyarakat sekitar, sekolah tidak mampu menghadapi krisis-krisis tingkat dunia yang masuk melalui globalisasi, Pendidikan saat ini pun justru terlalu berorientasi kepada individu. Sekolah semakin kurang menjadi medan didik tapi hanya medan ajar, dan hanya fokus lulus ujian, dengan merebaknya bimbingan belajar di luar sekolah seolah sekolah melempar tanggungjawab. Sehingga nampak bahwa dunia pendidikan saat ini kurang pendalaman substansi dan dibebani oleh hal-hal yang bersifat administratif. Dapat dikatakan bahwa saat ini Pendidikan Indonesia miskin konsep. Pendidikan yang kita hasilkan seolah berorientasi kepada kebutuhan pasar, semisal SMK yang disesuaikan hanya untuk pemenuhan tenaga kerja yang diminta industri hal tersebut dinilai sebagai strategi tepat dalam menghadapi AEC.

Kembali kepada apa yang disampaikan oleh Ki Hadjar Dewantara bahwa mendidik adalah proses memanusiakan manusia (humanisasi), meningkatkan manusia ke taraf insani. Meski ia membedakan “Pengajaran” dan “Pendidikan”, keduanya harus saling bersinergi. Pengajaran memerdekakan manusia dari aspek lahiriah: kemiskinan dan kebodohan, sedangkan pendidikan dari aspek batiniah: otonomi berpikir, mengangkat martabat dan mentalitas demokratik. Dengan begitu, maka melalui pendidikan akan dapat terbentuk generasi yang memiliki karakter berdasarkan Pancasila. Konsep ideal karakter bangsa yang tertuang dalam Pancasila sendiri bersifat progresif dan dinamis. Nilai-nilai dalam Pancasila bisa diaktualisasikan sesuai dengan konteks zamannya. Namun proses aktualisasi tersebut harus tetap berpijak pada kerangka dasar kehidupan bernegara yang berketuhanan (religiusitas), berkeadilan, berkeadaban, menghargai perbedaan tanpa terlepas dari ruh persatuannya sebagai warga negara. Nilai universal yang terkandung dalam Pancasila sebagai sinergi budaya bangsa, membuktikan bahwa kita sebagai bangsa memiliki pijakan nilai-nilai universal yang sangat kuat dan sebanding dengan nilai-nilai budaya dunia global. Karena itu, menggali dan mengembangkan budaya kita dalam proses interaksi dengan budaya global menjadi sebuah keniscayaan untuk semakin memperkuat budaya kita sebagai bagian dari karakter bangsa dan nilai-nilai kebangsaan.

Jika kita melihat kembali kepada Garis Besar Pendidikan Indonesia dinyatakan bahwa Tujuan Pendidikan Indonesia Sebelum UU Pendidikan NKRI yang pertama keluar, rumusan tujuan pendidikan menurut Panitia Penyelidik Pengajaran di bawah pimpinan Ki Hajar Dewantara dengan penulis Soegarda Poerbakawatja adalah (PPPRI 1946): “Mendidik warga negara yang sejati, sedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk warga negara dan masyarakat.” Pengertian “warga yang sejati” itu kemudian dijabarkan sifat-sifatnya dalam pedoman bagi guru-guru yang dikeluarkan oleh Kementerian PP dan K pada tahun 1946, yaitu:

  1. Berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Cinta kepada alam.
  3. Cinta kepada negara.
  4. Cinta dan hormat kepada ibu-bapak.
  5. Cinta kepada bangsa dan kebudayaan.
  6. Keterpanggilan untuk memajukan negara sesuai kemampuannya.
  7. Memiliki kesadaran sebagai bagian integral dari keluarga dan masyarakat.
  8. Patuh pada peraturan dan ketertiban.
  9. Mengembangkan kepercayaan diri dan sikap saling hormat atas dasar keadilan.
  10. Rajin bekerja, kompeten dan jujur baik dalam pikiran maupun tindakan.

Sepuluh Pedoman Guru tersebut kemudian menjadi Visi para Guru seluruh Indonesia untuk mendidik Warga Sejati. Maka, pemerintah pada saat itu sudah menyadari betapa strategis peran Guru dalam mendidik anak bangsa. Guru menjadi salah satu penentu masa depan bangsa, sebuah peran yang sangat strategis dalam Pendidikan untuk membangun bangsa.

Selanjutnya pengajaran yang tidak berdasarkan semangat kebudayaan dan hanya mengutamakan intelektualisme dan individualisme yang memisahkan satu orang dengan orang lain hanya akan menghilangkan rasa keluarga dalam masyarakat di Seluruh Indonesia yang sesungguhnya dan menjadi pertalian suci dan kuat serta menjadi dasar yang kokoh untuk mengadakan hidup tertib dan damai (Dewantara I, 2004 ). Tiga butir penting Pengajaran Rakyat :

  1. Pengajaran rakyat harus bersemangat keluhuran budi manusia, oleh karena itu harus mementingkan segala nilai kebatinan dan menghidupkan semangat idealisme.
  2. Pengajaran rakyat harus mendidik ke arah kecerdasan budi pekerti , jaitu masaknya jiwa seutuhnya atau character building.
  3. Pengajaran rakyat harus mendidik ke arah kekeluargaan, yaitu merasa bersama-sama hidup, bersama-sama susah dan senang, bersama-sama tangung jawab mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga. Jangan sampai di sistem sekolah umum sekolah menjauhkan anak dari alam keluarganya dan alam rakyatnya.

Oleh karena itu, Pengajaran dan Pendidikan Nasional harus selaras dengan penghidupan dan kehidupan bangsa agar semangat cinta bangsa dan tanah air terpelihara. Dalam hal ini, Ki Hadjar menekankan agar Pendidikan memperhatikan : [1] Kodrat Alam, [2] Kemerdekaan, [3] Kemanusiaan, [4] Kebudayaan, [5] Kebangsaan.

Seirama dengan yang dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara, Prof. Dr. Sri-Edi Swasono menyatakan bahwa karakter unggul bangsa Indonesia adalah:

  1. Cinta tanah air
  2. Cinta bangsa dan negara
  3. Bangga sebagai bansga Indonesia
  4. Mengutamakan kepentingan nasional tanpa mengabaikan tanggungjawab global
  5. Percaya diri
  6. Berharga diri (bermartabat tetapi tidak congkak)
  7. Berpedoman UUD 45: tahta untuk rakyat
  8. Digdaya (tidak lembek, tidak gampang menyerah, teguh pendirian)
  9. Mandra guna (perkasa, tidak selfish, berguna bagi keluarga, rakyat, bangsa, dan negara)
  10. Pemberani (teguh demi kebenaran dan keyakinan)
  11. Tidak mudah takut, tegas dan berani mengambil keputusan
  12. Adil
  13. Jujur
  14. Mampu bekerjasama kooperatif dan komunikatif.
  15. Toleran
  16. Menjunjung kebersamaan dan semangat kekeluargaan (menjunjung mutualism dan brotherhood)
  17. Ramah tetapi bukan menghamba

Atas dasar hasil rekomendasi pada Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pertama dan juga fenomena permasalahan pendidikan saat ini, maka Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan II tahun 2014 ini akan menitik beratkan pada amanat alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 untuk memperkokoh format pendidikan di Indonesia dengan cara menguatkan semangat ke- bhinneka tunggal ika-an di Indonesia. Hal ini menjadi penting mengingat berbagai kondisi pendidikan di Indonesia yang telah di bahas sebelumnya, apakah Indonesia akan siap menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Disepakatinya ASEAN Economic Community (AEC) oleh negara anggota ASEAN dalam Bali Concord II tahun 2003 yang memiliki tujuan menjadikan ASEAN sebagai: 1) pasar dan basis produksi tunggal, 2) kawasan ekonomi yang kompetitif, 3) wilayah pengembangan ekonomi yang merata, dan 4) daerah sepenuhnya terintegrasi ke dalam ekonomi global. Pada tahun 2015 memiliki masalah dan tantangan tersendiri bagi negara-negara Asia Tenggara. Sebagai konsep integrasi ekonomi ASEAN, ASEAN Economic Comunity akan menjadi babak baru dimulainya hubungan antarnegara ASEAN sebagai single market dan single production base meliputi free trade area, penghilangan tarif perdagangan antar negara ASEAN, pasar tenaga kerja dan modal yang bebas, serta kemudahan arus keluar-masuk prosedur antarnegara ASEAN. Melalui ASEAN Econimic Comunity ini juga, ASEAN akan mengukuhkan ekonomi yang berbasis kesejahteraan. Dampak dari adanya pasar bebas tersebut sangat besar terhadap pendidikan di Indonesia, yakni kurikulum yang terlalu fokus di peningkatan keterampilan, sehingga dapat mengikis muatan nilai, yang kini menjadi tugas kita bersama adalah bagaimana keterampilan bisa tetap ditingkatkan tapi karakter dan kepribadian juga tetap tinggi, dengan begitu generasi muda lebih mampu mempersiapkan diri menghadapi pasar bebas di era global ini. Hal ini menjadi suatu tantangan besar bagi kurikulum dan KKNI apakah mampu menjawab tantangan Asean economic community.

Berangkat dari semangat lokal, yakni gotong royong, maka Kepanitiaan Kongres Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan II Tahun 2014 disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan di Indonesia

TUJUAN

Berdasarkan latar belakang di atas maka Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan II Tahun 2014 ini bertujuan:

  1. Meningkatkan kesadaran, tanggungjawab, dan peran aktif seluruh komponen bangsa dalam rangka memperkokoh format pendidikan di Indonesia yang berdasarkan Pancasila
  2. Mewujudkan nilai-nilai ke-bhinneka tunggal ika-an dalam pendidikan Indonesia

MATERI

Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan II Tahun 2014 ini mengangkat tema utama Memperkokoh Format Pendidikan Nasional yang Berkepribadian dan Berlandaskan Pancasila di Era Global, yang dibagi ke dalam 3 (tiga) sub-tema, yaitu:

  1. Memperkokoh Karakter Generasi Muda Bangsa Indonesia Melalui Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Dalam Menghadapi Globalisasi
  2. Memperkokoh Nilai-Nilai Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an sebagai Dasar Kepribadian Pendidikan Nasional
  3. Tantangan Kurikulum dalam Memperkuat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di Dalam Sistem Pendidikan Nasional

OUTCOME

  1. Peningkatan kesadaran, tanggungjawab, dan peran aktif seluruh komponen bangsa dalam rangka memperkokoh format pendidikan di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
  2. Terwujudnya pendidikan kebangsaan yang mampu menghadapi tantangan globalisasi dengan berlandaskan pada budaya bangsa Indonesia
  3. Terwujudnya nilai-nilai ke-bhinneka tunggal ika-an dalam pendidikan Indonesia

OUTPUT

  1. Terwujudnya pendidikan nasional yang dijiwai semangat Pancasila dan UUD 1945
  2. Terciptanya pendidikan kebangsaan yang mampu memanfaatkan peluang dan menjawab tantangan global yang berlandaskan budaya bangsa Indonesia
  3. Terwujudnya pendidikan kebangsaan yang mengakui berbagai keragaman yang berlandaskan nilai-nilai ke-bhinneka tunggal ika-an dalam pendidikan Indonesia

WAKTU DAN TEMPAT

Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan II Tahun 2014 ini akan dilaksanakan di Balai Senat UGM pada tanggal 5 – 6 mei 2014.

PESERTA

Kegiatan ini akan diikuti sebanyak 500 (lima ratus) orang yang terdiri dari pengampu kebijakan, akademisi, praktisi pendidikan, guru, perwakilan instansi-instansi pemerintah, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat, dan stakeholders dari seluruh Indonesia.

SUSUNAN ACARA KONGRES PENDIDIKAN

Hari Pertama, Senin 5 Mei 2014

Waktu

Kegiatan

07.00-08.00

Registrasi  peserta

08.00-10.00

 

Pembukaan:

1.       Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

2.       Tarian Kreatif/acara Seni Budaya

3.       Sambutan Ketua Panitia

4.       Pembukaan Rektor UGM

5.       Keynote speech Gubernur DI Yogyakarta

 

10.00-10.15

Break pagi

10.15-13.15

Diskusi Panel  1

Memperkokoh karakter Generasi Muda Bangsa Indonesia melalui Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Dalam Menghadapi Globalisasi

 

13.15-14.00

Ishoma

14.00-17.00

 

Diskusi Panel 2

Memperkokoh Nilai-Nilai ke-Bhinneka Tunggal Ika-an Sebagai Dasar Kepribadian Pendidikan Nasional

 

17.00-....

Break sore

 

 

Hari Kedua, Selasa 6 Mei 2014

Waktu

Kegiatan

07.30 – 08.00

Registrasi  

08.00 – 10.00

Diskusi Panel 3

Tantangan Kurikulum dalam Memperkuat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di Dalam Sistem Pendidikan Nasional

10.00-10.15

Break

10.15- 12.15

Presentasi Makalah Call For Paper

Diskusi3Kelompok

1. Komisi 1 : Memperkokoh karakter Generasi Muda Bangsa Indonesia melalui Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Dalam Menghadapi Globalisasi

 

2. Komisi 2: Memperkokoh Nilai-Nilai ke-Bhinneka Tunggal Ika-an Sebagai Dasar Kepribadian Pendidikan Nasional

 

3. Komisi 3 : Tantangan Kurikulum dalam Memperkuat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di Dalam Sistem Pendidikan Nasional

 

12.15.-13.15

Ishoma

13.15-15.15

Pleno

15.15 – 15.30

Break

15.30 – 16.30

Lanjutan Sidang Pleno

Pembacaan Simpulan dan Rekomendasi

16.30-17.00

1.Doa Bersama

2. Laporan Panitia

3. Tarian Penutup

4. Penutupan

Pengumuman Abstrak diterima

Berikut ini daftar peserta call for papers yang dinyatakan lolos (dari total 172 paper yang masuk) dan diberi kesempatan untuk mempresentasikan di Kongres Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan II. Full paker dikirim via email ke psp.ugm@gmail.com dengan subject: KPPK - Nama Lengkap, batas pengiriman full paper tanggal 28 April 2014
Panduan penulisan full papers

Informasi Call for Papers

  • Batas pengiriman abstrak: 12 April 2014
  • Seleksi dan Pengumuman abstrak yang diterima: 18 April 2014
  • Batas akhir pengiriman full papers: 28 April 2014
  • Presentasi Paper: 5 - 6 Mei 2014

Hotel di Yogyakarta

Poster Kongres Pendidikan 2014

Sekretariat

Pusat Studi Pancasila UGM

Jl. Podocarpus II D22 Bulaksumur Yogyakarta 55281 Telp. (0247) 553149
email: psp.ugm@gmail.com